PDIP – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan langkah tegas terkait dukungan politik di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. PDIP berencana memecat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berpihak kepada pasangan calon Bobby Nasution-Surya. Sebaliknya, PDIP menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD dari partai ini wajib mendukung pasangan calon yang diusung, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Sikap Tegas PDIP
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan pernyataan ini dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batu Bara. Dalam kesempatan tersebut, Djarot menekankan pentingnya kesatuan suara dalam partai menjelang pemilihan ini. Menurut Djarot, dukungan kepada calon lain, khususnya kepada Bobby Nasution, akan berakibat pada sanksi pemecatan.
“Jika ada anggota DPRD yang menunjukkan dukungan kepada calon lain, sanksinya adalah pemecatan,” tegas Djarot dalam keterangannya pada Senin, 28 Oktober 2024. Penegasan ini menunjukkan komitmen PDIP untuk menjaga soliditas partai dan memastikan bahwa semua anggotanya bersatu dalam mendukung calon yang diusung oleh partai.
Larangan Memasang Dua Kaki
Djarot juga menekankan pentingnya loyalitas kepada partai. Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD tidak boleh “memasang dua kaki” di Pilgub Sumut. Keterlibatan dalam dukungan ganda akan dikenakan sanksi tegas. “Jika anggota DPRD menunjukkan ketidakpastian dalam dukungannya, sanksinya sudah jelas, yakni dipecat,” imbuh Djarot.
Sikap tegas ini diharapkan dapat menghindari perpecahan di internal partai. Loyalitas dan disiplin dalam mendukung calon yang diusung dianggap sebagai kunci untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Dengan demikian, Djarot ingin memastikan bahwa semua anggota DPRD dapat bersatu untuk memenangkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.
Permintaan Untuk Netralitas TNI/Polri
Dalam kesempatan itu, Djarot juga mengajak TNI dan Polri untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Ia menegaskan pentingnya lembaga keamanan untuk tidak terlibat dalam intimidasi terhadap masyarakat demi memenangkan calon tertentu. “Seluruh keluarga besar TNI/Polri harus netral. Kami meminta agar tidak ada intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat. Penting untuk menjaga situasi yang kondusif,” jelasnya.
Peringatan Untuk ASN Dan Kepala Desa
Djarot menekankan bahwa selain TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa juga diharapkan untuk menjaga sikap netral. “Kami berharap semua pihak memberikan kebebasan kepada masyarakat Sumut untuk memilih dengan baik,” ujarnya. Dengan menjaga netralitas, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan adil.
Keberpihakan ASN dan Kepala Desa dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengingatkan mereka agar tidak mengambil sikap partisan yang dapat merusak integritas pemilu. Dalam konteks ini, Djarot menekankan bahwa pemilih harus bebas dari tekanan dan intimidasi dalam menentukan pilihan mereka.
Tindakan Tegas Dari Bawaslu
Djarot juga mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertindak tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi selama proses Pilgub Sumut. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menjaga demokrasi. “Bawaslu harus bersikap tegas. Setiap pelanggaran harus segera diproses dan ditindak. Ini demi memastikan demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, bersih, dan jujur,” ungkapnya.
Pentingnya Pengawasan Masyarakat
Djarot mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan setiap tahapan Pilkada Sumut. Ia mendorong warga untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. “Masyarakat harus proaktif melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan selama pemilihan,” tambahnya.
Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, diharapkan setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Ini juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga kualitas pemilu dan memastikan bahwa setiap suara dihargai.
Pentingnya Peran KPU
Dalam pernyataannya, Djarot juga menekankan peran KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia meminta KPU untuk tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. “KPU harus serius dalam melaksanakan tugasnya. Jika ada kejanggalan di tingkat desa, segera laporkan,” tutupnya.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada kinerja KPU. Oleh karena itu, Djarot menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. KPU harus siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat agar proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan semua pihak.
Penutup
Dengan langkah-langkah tegas yang diambil PDIP, situasi politik di Sumut menjelang Pilgub 2024 semakin memanas. Ketegasan partai dalam mendukung calon yang diusung menunjukkan komitmennya untuk menjaga kesatuan dan integritas dalam proses demokrasi. Peringatan kepada lembaga keamanan dan pengawas pemilu diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan adil bagi semua peserta pemilu.
Sebagai elemen penting dalam demokrasi, dukungan dari semua pihak—baik partai politik, aparat keamanan, lembaga pengawas, maupun masyarakat—sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan jujur dan transparan. Harapan terbesar adalah agar Pilgub Sumut 2024 dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengekspresikan pilihan mereka dengan bebas dan tanpa tekanan, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat.
