Darurat militer atau bisa di singkat DARMIL merupakan situasi ketika pemerintahan sipil digantikan oleh kendali militer, biasanya diberlakukan dalam kondisi darurat seperti ancaman perang atau gangguan serius terhadap stabilitas nasional. Menurut Cambridge Dictionary, DARMIL memungkinkan militer untuk mengambil alih pengelolaan suatu wilayah guna memulihkan ketertiban. Dalam konteks ini, hukum konvensional ditangguhkan demi memastikan keamanan dan stabilitas.
Pada awal Desember 2024, pengumuman darurat militer di Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan dunia internasional. Langkah ini diambil dengan alasan melindungi konstitusi dari ancaman kekuatan pro-Korea Utara. Berikut adalah penjelasan detail penyebab serta kronologi peristiwa tersebut.
Alasan Darurat Militer Korea Selatan Diumumkan
Pada Selasa malam, 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan DARMIL melalui siaran nasional. Dalam sambutannya, Presiden Yoon mengungkapkan bahwa tindakan ini ditujukan untuk:
Melindungi sistem demokrasi liberal Korea Selatan dari ancaman yang disebut sebagai kekuatan pro-Korea Utara.
Mengatasi kekuatan antinegara yang dianggap mengancam stabilitas nasional.
Menjamin keselamatan rakyat dan mencegah apa yang disebutnya sebagai “kehancuran nasional.”
Pidato Presiden Yoon menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai upaya penggulingan rezim oleh kekuatan subversif di dalam negeri. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Park An-su, ditunjuk untuk memimpin Komando Darurat Militer dengan tanggung jawab mengendalikan situasi.
Isi Dekrit Darurat Militer
Setelah pengumuman tersebut, Jenderal Park An-su mengeluarkan dekrit darurat militer yang diberlakukan pada pukul 11.00 malam waktu setempat. Dekrit ini mencakup beberapa poin utama:
Pembatasan Kegiatan Politik
Semua aktivitas politik, termasuk kegiatan parlemen, partai politik, dan demonstrasi, dilarang selama periode DARMIL.
Pelarangan Propaganda dan Berita Palsu
Penyebaran informasi yang dianggap merusak opini publik atau mengancam sistem demokrasi liberal dilarang keras.
Pengawasan Media
Semua saluran media dan publikasi berada di bawah pengawasan Komando Darurat Militer.
Larangan Mogok Kerja
Tenaga medis yang sedang mogok kerja diperintahkan kembali bertugas dalam waktu 48 jam, atau menghadapi konsekuensi hukum.
Kewenangan Penegakan Hukum oleh Militer
Pelanggar aturan ini dapat ditangkap dan ditahan tanpa surat perintah sesuai dengan ketentuan DARMIL.
Kronologi Peristiwa Darurat Militer
Ketegangan Politik Memanas
Ketegangan antara Presiden Yoon dan oposisi di Majelis Nasional telah berlangsung selama berbulan-bulan sebelum pengumuman darurat militer. Oposisi, yang mendominasi parlemen, melakukan berbagai langkah yang dianggap melemahkan pemerintahan, termasuk:
Memangkas anggaran pemerintah untuk tahun mendatang.
Mengupayakan pemakzulan terhadap pejabat tinggi negara, seperti kepala badan audit dan jaksa agung.
Presiden Yoon menyebut langkah-langkah oposisi ini sebagai “kediktatoran legislatif” yang menghambat efektivitas pemerintahannya.
Pengumuman dan Penegakan Darurat Militer
Pada pukul 22.30 waktu setempat, Presiden Yoon mengumumkan DARMIL. Tak lama kemudian, Jenderal Park An-su merilis dekrit resmi yang mulai berlaku pukul 11.00 malam. Pasukan militer segera dikerahkan ke berbagai lokasi strategis, termasuk gedung parlemen.
Barikade militer dipasang di sekitar gedung parlemen, dan tentara memasuki gedung untuk mencegah kegiatan anggota parlemen oposisi. Langkah ini memicu konfrontasi dengan anggota parlemen dan para demonstran yang berkumpul di luar gedung.
Penolakan Parlemen dan Pencabutan Darurat Militer
Di tengah pengamanan ketat, sejumlah anggota parlemen berhasil masuk ke ruang sidang untuk melakukan pemungutan suara. Pada pukul 22.30 waktu setempat, Presiden Yoon mengumumkan DARMIL. Pemungutan suara dilakukan sekitar pukul 01.00 dini hari, menghasilkan keputusan bulat menentang langkah presiden.
Situasi di luar gedung parlemen juga memanas. Demonstran dan tentara sempat terlibat bentrokan kecil, meskipun tidak ada laporan korban cedera serius atau kerusakan besar.
Sekitar pukul 4.30 dini hari, pasukan militer mulai ditarik mundur. Presiden Yoon kemudian menyampaikan pernyataan resmi untuk mencabut darurat militer, dengan alasan menghormati keputusan Majelis Nasional. Ia juga menyerukan kepada parlemen untuk menghentikan upaya pemakzulan dan tindakan legislasi yang dianggap mengganggu stabilitas negara.
Implikasi dan Tanggapan Internasional
Pengumuman dan pencabutan DARMIL dalam waktu singkat ini menimbulkan berbagai reaksi. Di dalam negeri, oposisi menilai langkah Presiden Yoon sebagai tindakan otoriter yang membahayakan demokrasi. Sementara itu, komunitas internasional mencermati situasi di Korea Selatan dengan kekhawatiran akan potensi ketegangan lebih lanjut.
Meskipun darurat militer telah dicabut, ketegangan politik di Korea Selatan diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Langkah-langkah lanjutan dari pemerintah maupun oposisi akan menjadi penentu stabilitas negara ke depannya.
